Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan kerugian besar bagi negara dan penderitaan masyarakat. Di sektor kesehatan selama 2010–2018 tercatat 220 kasus dengan 538 tersangka dan rata-rata kerugian sekitar Rp3,7 miliar per kasus. Modus yang paling banyak ditemukan adalah penggelembungan harga, disusul penyalahgunaan anggaran. Pelakunya antara lain pejabat pengadaan, kepala dinas, dan dokter.
Secara umum, korupsi berarti tindakan yang busuk, merusak, dan mengkhianati kepercayaan. Menurut undang-undang, korupsi mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Dengan demikian, dampaknya tidak berhenti pada kerugian materi, tetapi juga merusak pelayanan dan kepercayaan publik.
Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia, melibatkan lebih dari satu pihak, dan sengaja mengabaikan kepentingan umum. Pelaku dapat berusaha menutupi tindakannya melalui keputusan atau pengesahan yang tampak sah. Berdasarkan bentuknya, korupsi dapat bersifat transaktif, pemerasan, investif, nepotistik, defensif, otogenik, atau suportif. Hukum Indonesia mengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi kerugian negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.
Dalam pelayanan kesehatan, korupsi dapat berupa pemberian uang agar pasien memperoleh prioritas ICU atau layanan khusus. Manipulasi jumlah kunjungan, retribusi, diet pasien, biaya alat medis, dan klaim asuransi juga termasuk perilaku koruptif. Gratifikasi dapat muncul ketika tenaga kesehatan menerima perjalanan atau penginapan dari perusahaan farmasi. Rekomendasi obat karena hubungan dengan produsen dan penyalahgunaan kartu bantuan oleh orang mampu menunjukkan bahwa korupsi dapat menyusup ke keputusan klinis maupun administratif.
Penyebab korupsi dapat berasal dari kelemahan hukum, sistem ekonomi yang memungkinkan keuntungan berlebihan, dan budaya yang telah menormalkan penyimpangan. Teori GONE merangkumnya sebagai greed, opportunity, need, dan exposure. Dalam profesi medis, keserakahan dapat tumbuh ketika seleksi lebih menekankan pengetahuan daripada integritas, sedangkan konflik kepentingan menciptakan kesempatan melakukan penyimpangan. Kebutuhan mempertahankan status serta lemahnya risiko pengungkapan dan hukuman turut mendorong kolusi.
Budaya antikorupsi dibangun melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai inti berupa jujur, disiplin, dan tanggung jawab perlu didukung etos kerja keras, sederhana, serta mandiri. Sikap adil, berani, dan peduli membantu seseorang bertindak ketika menghadapi penyimpangan. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan melalui pendidikan, kampanye, kegiatan sosial, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Pencegahan korupsi memerlukan akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan yang jelas, dan kontrol yang efektif. Pengadaan alat kesehatan harus terbuka agar penggelembungan harga dan benturan kepentingan dapat diketahui. Hubungan dokter dengan industri farmasi juga perlu diatur supaya keputusan terapi tetap berdasarkan kebutuhan pasien. Kasus rekomendasi obat tertentu, surat medis yang tidak objektif, dan manipulasi pengadaan menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap keputusan profesional.
Solusi jangka panjang dimulai dengan membentuk tenaga kesehatan sebagai teladan dan memperkuat pendidikan etika serta integritas sejak seleksi mahasiswa. Sistem manajemen mutu yang seragam dapat mengurangi variasi prosedur yang membuka ruang korupsi. Hubungan fasilitas kesehatan, dokter, perusahaan farmasi, dan pasien harus berlangsung terbuka, informatif, serta bebas promosi berlebihan. Nilai Kementerian Kesehatan, yaitu pro-rakyat, inklusif, responsif, efisien dan efektif, serta bersih, menjadi arah budaya organisasi yang antikorupsi.